PentingnyaSosialisasi dalam pengembangan budaya politik bagi masyarakat adalah suatu keharusanuntuk mengetahui kinerja pemerintah. Karena dalam dunia pemerintahanbegitupun dengan kehidupan bermasyarakatselalu dihadapi dengan politik. Sosialisasi merupakan salah satu proses pembentukan sikap politik masyarakat dalam kehidupan politik. sosialisasipolitik adalah cara-cara belajar seseorang terhadap pola-polasosial yang berkaitan dengan posisi-posisi kemasyarakatan seperti yang diketengahkan melalui bermacam-macam badan powell, sosialisasi politik sebagai proses dengan mana sikap-sikap dannilai-nilai politik ditanamkan kepada anak-anak sampai metreka dewasa Sosialisasipolitik adalah suatu proses untuk memasyarakatkan nilai-nilai atau budaya politik ke dalam suatu masyakat, sehingga masyarakat menjadi mengerti tentang politik tersebut. Ada beberapa metode sosialisasi politik diantaranya yaitu; metode imitasi (peniruan), instruksi (perintah) dan motivasi (dorongan). PentingnyaSosialisasi Pengembangan Budaya Politik Masalah sentral sosiologi politik dalam masyarakat berkembang ialah menyang­kut perubahan. Hal ini dilukiskan dengan jelas oleh contoh negara Turki, di mana satu usaha yang sistematis telah dilakukan untuk mempengaruhi maupun untuk mempermudah mencocokkan perubahan yang berlangsung sesudah Vay Tiền Trả Góp 24 Tháng. Budaya Politik adalah pola perilaku sebuah masyarakat dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat di setiap harinya. Ciri-ciri Budaya Politik Adanya sebuah sistem yang mengatur kekuasaan, contohnya undang-undang dan konstitusi. Adanya kegiatan partai politik sebagai bentuk partisipasi masyarakat di bidang politik. Adanya gejolak dan tanggapan dari masyarakat tentang pembuatan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan. Adanya sistem pengalokasian sumber daya masyarakat. Macam-macam Bentuk Budaya Politik Budaya Politik Parokial Budaya politik parokial ditandai dengan rendahnya minat, wawasan, serta partisipasi masyarakat pada semua hal yang berhubungan dengan politik dan penyelenggaraan pemerintahan. Contoh budaya politik parokial bisa ditemukan pada masyarakat pedalaman yang masih menganut sistem adat dan kepercayaan tradisional yang dipimpin oleh ketua adat dan para tetua. Ciri-ciri Ruang lingkup terbatas. Anggota masyarakat sama sekali tidak ada minat pada hal-hal yang berhubungan dengan politik dan pemerintahan. Tidak adanya peranan politik yang bersifat eksklusif. Anggota masyarakat tidak mempunyai pengetahuan mengenai adanya kewenangan pusat yang dikendalikan oleh pemerintah. – Masyarakat tidak mempunyai ekspektasi apapun pada sistem politik. – Sistem politiknya bersifat afektif. Budaya Politik Kaula Berbanding terbalik dengan masyarakat yang menganut budaya politik parokial, masyarakat budaya politik kaula bisa dikatakan mempunyai pengetahuan umum pada politik dan penyelenggaraan pemerintahan. Hanya saja, partisipasi masyarakat dalam tipe budaya politik tersebut masih terbilang cukup rendah. Masyarakat yang menganut budaya politik parokial patuh pada peraturan pemerintah, Tetapi banyak yang tidak melibatkan dirinya secara langsung dalam kegiatan politik seperti pemilihan umum. Ciri-ciri Masyarakat tau akan adanya otoritas dari pemerintah, Masyarakat cenderung patut pada aturan apapun yang dibuat pemerintah dan enggan memberikan kritik atau masukan pada penyelenggaraan pemerintahan yang membuat kebijakan. Sikap masyarakat yang cenderung pasif dalam berbagai macam kegiatan politik. Tingkat ekonomi dan sosial masyarakat tergolong maju, tetapi partisipasi dalam kegiatan politik masih dibilang rendah. Budaya Politik Partisipan Tipe budaya politik yang satu ini bisa dikatakan sebagai budaya politik yang paling ideal di antara tipe yang lainnya. Kesadaran masyarakat pada politik dan pemerintahan relatif tinggi dan ditandai dengan partisipasi aktif masyarakat dalam hal pembuatan kebijakan dan pemilihan pemimpin. Masyarakat dalam sistem budaya politik partisipan tau bahwa sekecil apapun partisipasi yang diberikan masyarakat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan bisa memberikan dampak yang besar bagi keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara. Intinya, masyarakat dalam budaya politik kaula tau sepenuhnya tentang adanya sistem politik serta otoritas yang mengelolanya. Ciri-ciri Warga paham akan hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, Warga cenderung lebih kritis dalam menanggapi di setiap kebijakan yang diambil pemerintah serta perilaku para pemegang kekuasaan. Warga tau bahwa dirinya mempunyai kekuatan dan hak untuk menyetujui atau tidak menyetujui sebuah kebijakan yang diterapkan pemrerintah. Munculnya keinginan masyarakat untuk ikut berperan dalam kegiatan politik, misalnya bergabung ke dalam sebuah organisasi politik. Hubungan pemerintah dan warga negara bisa dikatakan harmonis. Budaya Politik Di Indonesia Adanya Sistem Hierarki Sistem hierarki biasanya banyak ditemukan pada kelompok masyarakat atau suku yang menganut sistem patriarki contohnya masyarakat Jawa. Hierarki pada masyarakat ini ditandai dengan adanya stratifikasi sosial yaitu penguasa dan rakyat kebanyakan. Kedua lapisan stratifikasi sosial ini dipisahkan oleh tatanan hierarki yang ketat, contohnya pola perilaku dan cara berbicara. Para penguasa atau golongan kelas atas bisa memakai bahasa yang kasar pada masyarakat golongan kedua. Sebaliknya, masyarakat golongan kedua dituntut untuk bisa mengendalikan tingkah laku dan cara bicara mereka saat berhadapan dengan golongan atas. Kecenderungan Patronase Kecenderungan patonase mempunyai arti hubungan politik yang bersifat individual; misalnya bisa ditemukan pada hubungan antara patron dan klien. Patron adalah istilah bagi golongan yang mempunyai sumber daya berupa kekuasaan, jabatan, dan materi, sedangkan klien mempunyai sumber daya yang berupa tenaga, loyalitas, dan dukungan. Patron mempunyai sumber daya lebih besar sebab dapat menguasai klien dan menciptakan ketergantungan pada diri klien atas sumber daya berupa kuasa yang dimiliki patron. Kecenderungan Neo-Patrimonisalistik Budaya politik di Indonesia pun menunjukkan adanya kecenderungan ke arah neo-patrimonisalistik yang merujuk pada bentuk eksistensi budaya serta tradisi bangsa di tengah kemunculan ideologi modern contohnya demokrasi beserta segala atributnya, salah satunya ialah birokrasi. Komponen-Komponen Budaya Politik Seperti dikatakan oleh Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell, Jr., bahwa budaya politik merupakan dimensi psikologis dalam suatu sistem politik. Maksud dari pernyataan ini menurut Ranney, adalah karena budaya politik menjadi satu lingkungan psikologis, bagi terselenggaranya konflik-konflik politik dinamika politik dan terjadinya proses pembuatan kebijakan politik. Sebagai suatu lingkungan psikologis, maka komponen-komponen berisikan unsur-unsur psikis dalam diri masyarakat yang terkategori menjadi beberapa unsur. Menurut Ranney, terdapat dua komponen utama dari budaya politik, yaitu orientasi kognitif cognitive orientations dan orientasi afektif affective oreintatations. Sementara itu, Almond dan Verba dengan lebih komprehensif mengacu pada apa yang dirumuskan Parsons dan Shils tentang klasifikasi tipe-tipe orientasi, bahwa budaya politik mengandung tiga komponen obyek politik sebagai berikut. Orientasi kognitif yaitu berupa pengetahuan tentang dan kepercayaan pada politik, peranan dan segala kewajibannya serta input dan outputnya. Orientasi afektif yaitu perasaan terhadap sistem politik, peranannya, para aktor dan pe-nampilannya. Orientasi evaluatif yaitu keputusan dan pendapat tentang obyek-obyek politik yang secara tipikal melibatkan standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan. Proses Sosialisasi Politik Perkembangan sosiologi politik diawali pada masa kanak-kanak atau remaja. Hasil riset David Easton danRobert Hess mengemukakan bahwa di Amerika Serikat, belajar politik dimulai pada usia tiga tahun dan menjadi mantap pada usia tujuh tahun. Tahap lebih awal dari belajar politik mencakup perkembangan dari ikatan-ikatan lingkungan,, seperti “keterikatan kepada sekolah-sekolah mereka“, bahwa mereka berdiam di suatu daerah tertentu. Anak muda itu mempunyai kepercayaan pada keindahan negerinva, kebaikan serta kebersihan rakyatnya. Manifestasi ini diikuti oleh simbol-simbol otoritas umum, seperti agen polisi, presiden, dan bendera nasional. Pada usia sembilan dan sepuluh tahun timbul kesadaran akan konsep yang lebih abstrak, seperti pemberian suara, demokrasi, kebebasan sipil, dan peranan warga negara dalam sistem politik. Sosialisasi politik adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses dengan jalan mana orang belajar tentang politik dan mengembangkan orientasi pada politik. Adapun sarana alat yang dapat dijadikan sebagai perantara/sarana dalam sosialisasi politik, antara lain Keluarga family Wadah penanaman sosialisasi nilai-nilai politik yang paling efisien dan efektif adalah di dalam keluarga. Di mulai dari keluarga inilah antara orang tua dengan anak, sering terjadi “obrolan” politik ringan tentang segala hal, sehingga tanpa disadari terjadi tranfer pengetahuan dan nilai-nilai politik tertentu yang diserap oleh si anak. Sekolah Di sekolah melalui pelajaran civics education pendidikan kewarganegaraan, siswa dan gurunya saling bertukar informasi dan berinteraksi dalam membahas topik-topik tertentu yang mengandung nilai-nilai politik teoritis maupun praktis. Dengan demikian, siswa telah memperoleh pengetahuan awal tentang kehidupan berpolitik secara dini dan nilai-nilai politik yang benar dari sudut pandang akademis. Partai Politik Salah satu fungsi dari partai politik adalah dapat memainkan peran sebagai sosialisasi politik. Ini berarti partai politik tersebut setelah merekrut anggota kader maupun simpati-sannya secara periodik maupun pada saat kampanye, mampu menanamkan nilai-nilai dan norma-norma dari satu generasi ke generasi berikutnya. Partai politik harus mampu men-ciptakan “image” memperjuangkan kepentingan umum, agar mendapat dukungan luas dari masyarakat dan senantiasa dapat memenangkan pemilu. Khusus pada masyarakat primitif, proses sosialisasi terdapat banyak perbedaan. Menurut Robert Le Vineyang telah menyelidiki sosialisasi di kalangan dua suku bangsa di Kenya Barat Daya kedua suku bangsa tersebut merupakan kelompok-kelompok yang tidak tersentralisasi dan sifatnya patriarkis. Mereka mempunyai dasar penghidupan yang sama dan ditandai ciri karakteristik oleh permusuhan berdarah. Akan tetapi, suku Neuer pada dasarnya bersifat egaliter percaya semua orang sama derajatnya dan pasif, sedangkan suku Gusii bersifat otoriter dan agresif. Anak dari masing-masing suku didorong dalam menghayati tradisi mereka masing-masing. Pentingnya Sosialisasi Pengembangan Budaya Politik Masalah sentral sosiologi politik dalam masyarakat berkembang ialah menyang­kut perubahan. Hal ini dilukiskan dengan jelas oleh contoh negara Turki, di mana satu usaha yang sistematis telah dilakukan untuk mempengaruhi maupun untuk mempermudah mencocokkan perubahan yang berlangsung sesudah Perang Dunia Pertama. Mustapha Kemal Kemal Ataturk berusaha untuk memodernisasi Turki, tidak hanya secara material, tetapi juga melalui proses-proses sosialisasi. Contoh yang sama dapat juga dilihat pada negara Ghana. Menurut Robert Le Vine, terdapat 3 tiga faktor masalah penting dalam sosialisasi politik pada masyarakat berkembang, yaitu sebagai berikut Pertumbuhan penduduk di negara-negara berkembang dapat melampauikapasitas mereka untuk “memodernisasi” keluarga tradisonal lewat indus­trialisasi dan pendidikan. Sering terdapat perbedaan yang besar dalam pendidikan dan nilai-nilaitradisional antara jenis-jenis kelamin, sehingga kaum wanita lebih erat terikat pada nilai tradisonal. Namun, si Ibu dapat memainkan satu peranan penting pada saat sosialisasi dini dari anak. Adalah mungkin pengaruh urbanisasi,yang selalu dianggap sebagai satu kekuatan perkasa untuk menumbangkan nilai-nilai tradisional. Paling sedikitnya secara parsial juga terimbangi oleh peralihan dari nilai-nilai ke dalam daerah-daerah perkotaan, khususnya dengan pembentukan komunitas­komunitas kesukuan dan etnis di daerah-daerah ini. Peran Serta Budaya Politik Partisipan Pengertian Partisipasi Politik Pembahasan tentang budaya politik tidak terlepas dari partisipasi politik warga negara. Partisipasi politik pada dasarnya merupakan bagian dari budaya politik, karena keberadaan struktur-struktur politik di dalam masyarakat, seperti partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan dan media masa yang kritis dan aktif. Hal ini merupakan satu indikator adanya keterlibatan rakyat dalam kehidupan politik partisipan. Konsep Partisipasi Politik Dalam ilmu politik, dikenal adanya konsep partisipasi politik untuk memberi gambaran apa dan bagaimana tentang partisipasi politik. Dalam perkembangannya, masalah partisipasi politik menjadi begitu penting, terutama saat mengemukanya tradisi pendekatan behavioral perilaku dan Post Behavioral pasca tingkah laku. Kajian-kajian partisipasi politik terutama banyak dilakukan di negara-negara berkembang, yang pada umumnya kondisi partisipasi politiknya masih dalam tahap pertumbuhan. Dalam ilmu politik sebenarnya apa yang dimaksud dengan konsep partisipasi politik ? siapa saja yang terlibat ? apa implikasinya ? bagaimana bentuk praktik-praktiknya partisipasi politik ? apakah ada tingkatan-tingkatan dalam partisipasi politik ? beberapa pertanyaan ini merupakan hal-hal mendasar yang harus dijawab untuk mendapat kejelasan tentang konsep partisipasi politik. Berdasarkan beberapa defenisi konseptual partisipasi politik yang dikemukakan beberapa sarjana ilmu politik tersebut, secara substansial menyatakan bahwa setiap partisipasi politik yang dilakukan termanifestasikan dalam kegiatan-kegiatan sukarela yang nyata dilakukan, atau tidak menekankan pada sikap-sikap. Kegiatan partisipasi politik dilakukan oleh warga negara preman atau masyarakat biasa, sehingga seolah-olah menutup kemungkinan bagi tindakan-tindakan serupa yang dilakukan oleh non-warga negara biasa. demikianlah artikel dari mengenai Budaya Politik Di Indonesia Pengertian, Ciri, Macam, Komponen, Proses, Peran, dan Kepentingan Pengembangan, semoga artikel ini bermanfaat bagi anda semuanya. Pentingnya Sosialisasi Politik Dalam Pengembangan Budaya Politik Sosialisasi politik merupakan dimana seseorang dapat mengetahui berbagai macam pengetahuan dari interaksi dengan lingkungan masyarakatnya, baik pengetahuan moral, nilai-nilai dan pola sikap perilaku politiknya. Sosialisasi politik juga dapat diartikan sebagai suatu proses internalisasi nilai pengenalan dan juga pemeliharaan, pencitraan, dan pemahaman serta juga sebuah proses eksternalisasi nilai- nilai dan pedoman politik dari suatu individu atau kelompok ke individu atau kelompok yang lain. Proses sosialisasi politik juga dapat terjadi melalui kelompok-kelompok senggang dan media massa. Proses yang terjadi melalui media masa dapat sangat mempengaruhi individu-individu dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan, media massa banyak memberitakan situasi politik suatu negara secara berkesinambungan, sehingga dapat berpengaruh secara luas. Agen-agen sosialisasi tersebut menghasilkan atau membentuk suatu pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap-sikap politik suatu individu dan kelompok dalam suatu masyarakat. Pengetahuan, nilai dan sikap tersebut dapat membentuk kepribadian seseorang dan memengaruhi daya pikir politiknya. Pengalaman-pengalaman individu tersebut juga dapat mempengaruhi kepribadian pada diri seseorang. Pengetahuan, nilai-nilai, sikap-sikap, kepribadian dan pengalaman bersifat timbal balik dan saling berhubungan secara terus-menerus. Jadi dapat disimpulkan bahwa, sosialisasi politik adalah sebuah proses dengan mana individu-individu bisa memperoleh sebuah pengetahuan, nilai-nilai, dan juga sikap-sikap terhadap sistem politik masyarakatnya. Peristiwa tersebut tidak akan bisa menjamin bahwa masyarakat akan setuju untuk mengesahkan sistem politiknya, sekalipun hal tersebut mungkin bisa saja terjadi. Dikarenakan hal tersebut bisa saja membuat pengingkaran terhadap legitimasi. Apabila legitimasi itu disertai dengan sikap saling bermusuhan yang aktif terhadap sistem politiknya, maka perubahan mungkin terjadi. Akan tetapi, apabila legitimasi tersebut disamakan dengan sikap apatis terhadap sistem politiknya, bukan tak mungkin yang akan dihasilkan stagnasi. Makna Sosialisasi Kesadaran Politik Banyak ilmuwan politik menemukan hakikat pengertian dan batasan sosialisasi politik yang satu dengan lainnya tak jauh berbeda. Menurut pandangan Alfian, ada dua hal yang perlu diperhatikan, antara lain sebagai berikut Sosialisasi politik hendaknya dilihat sebagai suatu proses yang berjalan terus-menerus selama peserta itu hidup. Sosialisasi politik dapat berwujud transmisi yang dimana berupa pengajaran secara langsung dengan cara melibatkan komunikasi, nilai-nilai, informasi, ataupun juga berbagai perasaan mengenai politik dengan cara yang tegas. Proses itu berlangsung dalam keluarga, sekolah, kelompok pergaulan, kelompok kerja, dan media massa atau kontak politik langsung. Ada dua alasan yang melatarbelakangi, sehingga sosialisasi politik menjadi kajian dalam politik kenegaraan Sosialisasi politik bisa juga berfungsi untuk memelihara agar suatu sistem dapat berjalan dengan positif dan baik. Sosialisasi politik ingin menunjukkan relevansinya dengan sistem politik dan data mengenai orientasi anak-anak terhadap budaya politik orang dewasa, dan pelaksanaannya di masa mendatang mengenai sistem politik. Mekanisme Sosialisasi Budaya Politik Perkembangan sosiologi politik diawali pada masa kanak-kanak atau remaja. Hasil riset David Easton dan Robert Hess mengemukakan bahwa di Amerika Serikat, belajar politik dimulai pada usia tiga tahun dan menjadi mantap pada usia tujuh tahun. Tahap lebih awal dari belajar politik mencakup perkembangan dari ikatan-ikatan lingkungan, seperti "keterikatan kepada sekolah-sekolah mereka", bahwa mereka berdiam di suatu daerah tertentu. Anak muda itu mempunyai kepercayaan pada keindahan negerinya, kebaikan serta kebersihan rakyatnya. Manifestasi ini diikuti oleh simbol-simbol otoritas umum, seperti agen polisi, presiden, dan bendera nasional. Pada usia setidaknya sekitar sembilan dan juga sepuluh tahun timbul kesadaran akan konsep yang bersifat lebih abstrak, seperti demokrasi, pemberian suara, kebebasan sipil, serta juga peranan warga negara dalam sistem politik. Perlu untuk diketahui bahwa Peranan keluarga dalam sosialisasi politik sangatlah penting. Menurut Easton dan Hess, anak-anak mempunyai gambaran yang sama mengenai ayahnya dan presiden selama bertahun-tahun di sekolah awal. Keduanya dianggap sebagai tokoh kekuasaan. Easton dan Dennis juga mengatakan bahwa setidaknya ada 4 empat tahap dalam proses sosialisasi politik dari anak, diantaranya adalah sebagai berikut Pengenalan otoritas melalui individu tertentu, seperti orang tua anak, presiden, dan polisi. Perkembangan pembedaan antara otoritas internal dan yang eksternal, yaitu pejabat pemerintah dan juga pejabat swasta. Pengenalan mengenai institusi-institusi politik yang impersonal, seperti kongres parlemen, Mahkamah Agung, dan pemungutan suara pemilu Perkembangan pembedaan antara institusi- institusi politik dan mereka yang terlibat dalam aktivitas yang diasosiasikan dengan institusi- institusi ini. Salah satu penelitian secara khusus telah dilakukan dengan tujuan untuk menyelidiki nilai-nilai pengasuhan anak yang dilakukan oleh berbagai generasi untuk orang tua di Rusia. Nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut Tradisi; terutama agama, tetapi juga termasuk ikatan-ikatan kekeluargaan dan tradisi pada umumnya Prestasi; ketekunan, pencapaian/perolehan, ganjaran-ganjaran material mobilitas sosial. Pribadi; kejujuran, ketulusan, keadilan, dan kemurahan hati. Penyesuaian diri; bergaul dengan baik, menjauhkan diri dari kericuhan, menjaga keamanan dan ketentraman. Intelektual; belajar dan pengetahuan sebagai tujuan. Politik; sikap-sikap, nilai-nilai, dan kepercayaan berkaitan dengan pemerintahan. Adapun dari berbagai cara perantara dalam sosialisasi politik di atas, disini akan dibahas tiga contoh A. Keluarga Keluarga adalah wadah sosialisasi nilai-nilai politik yang paling efisien dan efektif. Dalam keluarga orang tua dan anak sering melakukan percakapan ringan tentang segala hal yang menyangkut politik. Secara tidak langsung sudah terjadi transfer pengetahuan politik kepada anak. B. Sekolah Disekolah melalui pelajaran Civies Education pendidikan kewarganegaraan siswa dan guru bertukar informasi dan berinteraksi membahas topik-topik yang mengandung nilai-nilai politik tertulis dan praktis. Maka siswa mudah menerima pengetahuan berpolitik sejak dini dan nilai-nilai politik yang benar. C. Partai Politik Salah satu fungsi partai adalah memainkan peran agen sosialisasi politik. Dengan artian, partai politik telah merekrut para anggota kader dan juga simpatisannya untuk mampu menanamkan nilai-nilai serta juga norma-norma dari satu generasi sampai ke generasi berikutnya saat kampanye maupun secara periodik. Fungsi dan Peranan Partai Politik Partai Politik merupakan unsur utama dalam budaya politik di suatu negara. Kehidupan politik ditentukan dengan dalam suatu negara kepentingan partai politik yang berdiri. Semakin banyak partai yang ada maka semakin banyak pula kepentingan politik yang mempengaruhi budaya politik. Sistem politik dalam suatu negara juga ditentukan dengan jumlah partai yang berdiri. Misalnya, pada sistem politik demokrasi maka dibutuhkan minimal dua partai yang bertarung dalam politik. Keadaan demikian sudah menjadi tatanan budaya politik yang ideal dimana ada partai pemerintah dan adapula yang disebut sebagai partai oposisi. Untuk membahas lebih mendalam tentang Partai Politik maka dapat dipahami pada pembahasan dibawah ini A. Pengertian Partai Politik Secara umum pengertian partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota- anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan dari dibentuknya kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan juga untuk merebut kedudukan politik secara konstitusional untuk melaksanakan kebljaksanaan-kebijaksanaan yang mereka miliki. Berikut ini beberapa definisi mengenai partai politik UU No. 31 tahun 2002 yang menuliskan tentang partai politik mengungkapkan bahwa partai politik merupakan sebuah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak serta juga cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan seluruh masyarakat, bangsa, anggota, dan negara melalui pemilihan umum. Soltan juga mengungkapkan bahwa, partai politik merupakan kumpulan dari sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang dimana mereka bertindak sebagai suatu kesatuan politik dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih dengan maksud menguasai pemerintah serta juga melaksanakan kebijaksanaan umum yang mereka miliki. B. Fungsi Partai politik Partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi, antara lain Sebagai sarana komunikasi politik ialah menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat serta mengatur agar perbedaan pendapat itu berkurang. Sebagai sarana sosialisasi politik, ialah proses melalui cara-cara tertentu sehingga seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Sebagai sarana perekrutan politik, ialah mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk aktif dalam kegiatan partai sebagai anggota atau kader partai politik. Sebagai sarana pengatur konflik, ialah usaha partai politik untuk mengatasi dan mengelola konflik dalam masyarakat, sehingga konflik tidak merusak persatuan dan kesatuan. C. Peranan partai politik Partai politik merupakan saluran utama untuk memperjuangkan kehendak rakyat, bangsa, dan negara sekaligus kondensasi sebagai sarana kepemimpinan rekrutmen nasional. Oleh karena itu, peserta pemilu presiden dan wakil presiden adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pemutusanya dilaksanakan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik atau kesepakatan antarpartai yang bergabung. Landasan Partisipasi Politik Landasan partisipasi politik adalah asal-usul individu ataupun juga kelompok yang melaksanakan kegiatan partisipasi politik. Hunington dan Nelson membagi landasan partisipasi politik ini menjadi Kelas, yaitu individu-individu dengan status sosial, pendapatan, dan pekerjaan yang serupa. Kelompok atau komunal, yaitu individu-individu dengan asal-usul ras, agama, bahasa, atau etnis yang serupa. Lingkungan, yaitu individu-individu yang jarak tempat tinggal domisilinya berdekatan. Partai, yaitu seluruh individu yang mengidentifikasi diri dengan organisasi formal yang sama dimana mereka berusaha untuk bisa meraih ataupun juga mempertahankan kontrol atas bidang-bidang eksekutif dan juga legislatif pemerintahan. Golongan atau faksi, yaitu individu-individu yang dipersatukan oleh interaksi yang terus menerus antara satu sama lain, yang akhirnya membentuk hubungan patronclient, yang berlaku atas orang-orang dengan tingkat status sosial, pendidikan, dan ekonomi yang tidak sederajat. Komunikasi Politik Pada Umumnya Dalam sistem politik, adanya komunikasi politik dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses politik lain biasanya memilih tindakan-tindakan tertentu yang berbeda satu sama lain. Tindakan tersebut biasanya sangat khas dan dimaksudkan untuk memperjuangkan kepentingan masing-masing. Secara umum pula, tindakan tersebut tercermin melalui perilaku politik, yaitu tingkah laku para aktor politik dan warga negara yang berperan sebagai kader maupun insan partai bersangkutan dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan politik secara kolektif. Sementara itu, kepentingan seseorang atau suatu kelompok dapat diketahui oleh pihak lain dan dijadikan sebagai pokok bahasan maka diperjuangkan adanya komunikasi dalam sistem politik. Komunikasi politik adalah semua kegiatan dalam sistem politik, memiliki maksud dan tujuan agar aspirasi dan kepentingan politik warga negara diakomodasikan menjadi berbagai kebijakan politik. Dengan demikian, akan terlihat bahwa masyarakat politik bukanlah sebuah masyarakat yang statis tetapi justru masyarakat yang dinamis. Pada perkembangan selanjutnya, jika kehidupan masyarakat politik secara berkesinambungan berkembang semakin demokratis dengan memperhatikan aspirasi dan keinginan masyarakat secara keseluruhan, maka kerangka demokrasi secara damai dan berdasarkan hukum yang adil dan berpihak kepada kebenaran akan tercapai secara optimal. Pada lingkungan politik praktis, setiap kelompok yang berkepentingan bisa dibedakan berdasarkan struktur dan sistem organisasi, gaya politik, sumber pembiayaan, dan basis dukungan serta dapat pula diorganisasikan berdasarkan keanggotaan kesukuan, ras, etnis, agama, maupun isu-isu kebijakan pemerintah yang sudah dan sedang berkuasa. Adapun jenis-jenis kelompok kepenyimpangan yang terjadi dalam komunikasi politik, antara lain sebagai berikut A. Kelompok Anomik Kelompok anomik adalah kelompok yang terbentuk dari unsur-unsur masyarakat secara spontan tanpa terencana, sebagai akibat dari adanya isu kebijakan pemerintah, agama, politik dan sebagainya. Karena tidak mempunyai nilai-nilai dan juga norma yang mengatur, maka dari itu kelompok ini sering mengalami tumpang tindih overlaying dengan berbagai bentuk partisipasi politik nonkonvensional, seperti adanya peristiwa demokrasi massa, kerusuhan massal serta tindakan kekerasan dan intervensi. B. Kelompok Non-asosiasional Kelompok non-asosiasional adalah kelompok yang berasal dari unsur keluarga dan keturunan atau etnik, regional, status dan kelas yang menyatakan kepentingannya berdasarkan situasi. Kelompok ini kurang terorganisasi dengan baik dan mempunyai kecenderungan muncul dari masyarakat yang belum maju. Misalnya, adanya kericuhan masyarakat, pemakaian bahasa pengantar dalam lembaga pendidikan, lingkungan hidup yang tercemar. C. Kelompok Institusional Kelompok institusional adalah kelompok yang bersifat formal dan memiliki fungsi-fungsi politik atau sosial. Mereka dapat menyatakan kepentingan sendiri ataupun mewakili kelompok lain dalam masyarakat. Kelompok institusional banyak didukung bahkan memiliki anggota yang berasal dari unsur partai politik, koperasi bisnis, badan legislatif, militer, birokrasi, dan keagamaan yang bertujuan untuk kepentingan pelobian terhadap pemerintah. Misalnya fraksi-fraksi dalam lembaga legislatif, personal perwira militer, departemen, dan ideologis partai. D. Kelompok Asosiasional Kelompok asosiasional merupakan kelompok yang menyatakan kepentingan searah khusus, memakai tenaga professional, dan memiliki prosedur yang teratur untuk merumuskan kepentingan dan tuntutan masyarakat, kelompok asosiasional yang dimaksud mencakup serikat buruh, kamar dagang atau perkumpulan usahawan, paguyuban etnik, dan kelompok keagamaan. Uploaded byNovianto 100% found this document useful 1 vote3K views9 pagesOriginal TitlePENTINGNYA SOSIALISASI POLITIK DALAM PENGEMBANGAN BUDAYA Attribution Non-Commercial BY-NCAvailable FormatsDOCX, PDF, TXT or read online from ScribdShare this documentDid you find this document useful?Is this content inappropriate?Report this Document100% found this document useful 1 vote3K views9 pagesPentingnya Sosialisasi Politik Dalam Pengembangan Budaya PolitikOriginal TitlePENTINGNYA SOSIALISASI POLITIK DALAM PENGEMBANGAN BUDAYA byNovianto Full description Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Lewat sosialisasi, kebudayaan dapat diwariskan secara turun temurun. Apa yang menjadi dasar sosialisasi harus dipelajari? Karena, manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain, dapat dikatan bahwa manusia tidak mempunyai naluri tinggi sehingga sebagian besar perilaku yang dilakukan dalam keberlangsungan hidupnya sehari-hari harus dipelajari, dan karena ketiadaan naluri tersebut, manusia harus belajar mengendalikan hubungannya dengan sesamanya, yaitu dengan hidup menurut nilai-nilai dan peranan bersamaDalam pengertiannya, sosialisasi politik adalah proses manusia dapat memperoleh pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap-sikap terhadap sistem politik di dalam lingkungan masyarakatnya. Peristiwa ini tidak menjamin bahwa masyarakat mengesahkan sistem politiknya, sekalipun hal ini mungkin bisa terjadi. Secara luas dikatakan sosialisasi politik merupakan transmisi dari budaya politik kepada generasi yang baru di suatu masyarakat tertentu Almond and Verba, 1963.Hasil riset David Easton dan Robert Hess mengemukakan bahwa di Amerika Serikat, belajar politik dimulai pada usia tiga tahun dan menjadi mantap pada usia tujuh tahun. Manifestasi ini diikuti oleh simbol-simbol otoritas umum, seperti agen polisi, presiden, dan bendera nasional. Pada usia Sembilan dan sepuluh tahun timbul kesadaran akan konsep yang lebih abstrak, seperti pemberian suara, demokrasi, kebebasan sipil, dan peranan warga negara dalam sistem politik. Ada dua hal yang harus diperhatikan mengenai proses sosialisasi politik, yaitu Pertama; Sosialisasi itu berjalan terus menerus selama hidup seseorang. Sikap-sikap yang terbentuk selama masa kanak-kanak selalu disesuaikan atau diperkuat, sementara ia menjalani berbagai pengalaman sosial. Pengaruh keluarga selama masa kanak-kanak, misalnya akan menciptakan gambaran yang baik mengenai suatu partai politik tertentu dalam pemikiran seseorang. Kedua; Sosialisasi politik dapat berujud tranmisi dan pengajaran yang langsung maupun tidak langsung. Sosialisaasi yang besifat langsung kalau melibatkan komunikasi informasi, nilai-nilai atau perasaan-perasaan mengenai politik secara eksplisit, mata pelajaran pendidikan kewarganeagaraan di sekolah. Melaksanakannya sosialisasi politik dalam mewujudkan budaya politik bisa dilakukan dengan cara aktif dalam kegiatan pemilu, berperan dalam diskusi politik, mendukung program pemerintah yang sedang berkuasa, berperan dalam kegiatan pembangunan, dan lain-lain. Lihat Hukum Selengkapnya

pentingnya sosialisasi pengembangan budaya politik